Author Archives: ADMIN

Menghadapi dampak adanya virus corona, perlu peningkatkan daya tahan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan potensi ekonomi masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan kebijakan membangun desa oleh pemerintah pusat dan penciptaan desa-desa produktif baru sebagai satu kebijakan membangun desa, menata kota oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara.

Memasuki awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan peristiwa berupa munculnya virus Corona. Virus 2019 Novel Coronavirus  (2019-nCoV) yang lebih dikenal dengan virus Corona adalah spesies baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja. Inveksi virus ini disebut COVID-19 yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan dan kemudian menular ke berbagai penjuru dunia. Virus ini pada akhirnya akan membawa kematian bagi penderitanya jika tak cepat ditangani secara medis. Dampak penularan virus ini menyebabkan banyak Negara membuat kebijakan baru yaitu pembatasan arus lalu lintas orang yang masuk ke berbagai Negara. Ini  berakibat pada menurunnya sektor pariwisata manca Negara. Dampak berikutnya terjadi secara makro pada lalu lintas barang di pasar internasional karena virus diduga dapat menyebar melalui barang-barang yang diperdagangkan. Terjadi pergeseran sisi permintaaan aggregat yang menurunkan keseimbangan makro di pasar internasional. Pasar modal dan turunannya akan menerima imbas seperti menurunnya indeks saham dipasar bursa. Oleh karena itu, kejutan eksternal karena virus corona akan memberikan pengaruh menurunnya sektor kepariwisataan, kemudian terjadinya ketidakseimbangan makro seperti menurunnya ekspor dan impor. Menurunnya pengurangan ekspor sebagai salah satu bentuk penerimaan dalam negeri akan mengalami gangguan yang berakibat pada terganggunya produktifitas secara nasional.

Dalam konsep ekonomi pasar, Virus Corana adalah kejutan eksternal yang menggangu keseimbangan di pasar barang dan jasa dan pada saat yang sama mengganggu keseimbangan makro. Kejutan eksternal (external shock)  akan merubah keseimbangan pasar pada tingkat harga yang lebih rendah maupun harga yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh pergeseran permintaan dan penawaran ataupun karena perubahan harga. Berbagai faktor yang berpengaruh akan melakukan penyesuaian (adjustment).  Pelaku-pelaku ekonomi dipasar akan bereaksi dengan melakukan penyesuaian terhadap berbagai aspek kegiatan ekonomi. Tindakan penyesuaian berhubungan dengan seberapa besar daya tahan ekonomi terhadap gangguan tersebut melalui respon yang diberikan dan kebijakan yang dibuat untuk mengatasi dampak. Pada akhirnya  setelah melakukan penyesuaian, akan tercipta keseimbangan baru dan ekonomi akan normal kembali. Keseimbangan baru bisa lebih rendah atau lebih tinggi dari keseimbangan semula. Seberapa lama proses kejutan, penyesuaian dan keadaan normal terjadi tergantung sepenuhnya pada seberapa cepat kejutan eksternal dapat diatasi. 

Daya tahan ekonomi diukur dari tingkat kesiapan masyarakat dan tingkat ketepatan kebijakan pemerintah dalam menghadapinya. Dari pengalaman empiris perekonomian Indonesia dalam menghadapi kejutan eksternal dan kejutan internal seperti krisis moneter, desa dengan struktur ekonomi agraris cenderung memiliki daya tahan dan punya kemampuan untuk melakukan penyesuaian sehingga dampak yang timbul dari adanya virus Corona tidak akan berpengaruh besar dalam perekonomian khususnya masyarakat di desa. Indikator ekonomi  daya tahan ekonomi dapat dilihat dari seberapa besar kebutuhan pokok diproduksi lokal. agraris. Kebijakan pemberian dana desa bagi seluruh desa di Indonesia dengan jumlah yang besar adalah suntikan modal yang dapat mendorong ketahanan dan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat desa dan mempunyai dampak multiplier yang tinggi bagi peningkatan produktifitas desa. Peruntukan dana desa yang tepat sasaran akan menciptakan kemampuan ekonomi yang mandiri bagi masyarakat desa. Jika manajemen dana desa dikaitkan dengan program membangun yang terkait ekonomi antar desa di satu daerah, atau antar satu daerah dengan daerah yang lain dalam satu provinsi maka basis ekonomi masyarakat desa akan tumbuh dengan nilai tambah yang besar. Oleh karena itu, peran perencanaan dana desa dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMdes) menjadi sangat penting dan strategis apalagi bila perencanaan tersebut didasarkan pada perencanaan dari desa, desa ke daerah menjadi satu sinerjitas perencanaan yang berbasis pembangunan desa. Disisi lain program sektoral dapat bersinergi dengan program pembangunan desa.

 Indeks Desa Membangun (IDM) yang digunakan untuk mengukur status desa oleh kementrian desa dan pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi dalam pengukuran  untuk ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan di desa yang menjadikan desa yang bersangkutan dapat dikatakan sebagai sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju dan mandiri. Data ini dapat dijadikan sebagai basis untuk mentapkan perencanaan dan kebijakan. Oleh karena itu, dalam  menghadapi dampak virus Corona, kebijakan Gubernur Sumatera Utara untuk menjadikan desa dalam membangun desa, menata kota yaitu desa dan kota produktif dengan berbagai kriteria, adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Sumatera Utara untuk menjadikan desa mempunyai ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan yang tinggi sejalan dengan program membangun desa dari pinggiran sebagaimana nawacita pembangunan presiden Jokowi. Ketepatan dalam kebijakan membangun desa dapat merujuk pada status desa. Keberhasilan dalam membangun desa wisata bunga dan buah, wisata nelayan digital, dan desa one stop agro misalnya, akan mendorong  ketahanan ekonomi masyarakat di desa. Keberhasilan membangun desa sehat bermartabat akan meningkatkan ketahanan sosial dari aspek kesehatan. Keberhasilan desa mandiri sanitasi, desa bebas sampah akan meningkatkan ketahanan lingkungan desa. Keberhasilan dalam menjalankan program dana desa dengan kebijakan program desa/kota produktif adalah satu bentuk sinergitas pembangunan daerah yang dapat meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat dari kejutan dalaman (internal shock) maupun kejutan dari luar (eksternal shock). 

Program membangun desa dan kota produktif adalah satu kebijakan pembangunan yang dapat digunakan sebagai acuan dasar dalam membuat program pembangunan di desa. Dukungan masyarakat kunci utama agar program ini berhasil. Dampak kejutan ekonomi baik internal maupun eksternal tidak akan berpengaruh kuat dengan adanya Ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan  desa dan kota yang kuat. Beberapa kabupaten/kecamatan/desa yang masuk dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal yang terdapat di 12 kabupaten/kota di Sumatera Utara dapat menjalankan program desa/kota produktif yang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kebijakan yang tepat akan menghasilkan dampak yang positif bagi masyarakat. Bagi 15 kabupaten/kota yang masuk dalam kategori berkembang, maka kebijakan desa dan kota produktif yang tepat akan dapat menghasilkan dampak ekonomi yang kuat dan dapat merubah status menjadi maju. Penetapan kebijakan yang tepat dengan program yang tepat akan meningkatkan daya tahan ekonomi masyarakat baik di desa maupun di kota dan hal ini sejalan dengan visi Gubernur Sumatera Utara, Membangun desa, Menata Kota melalui program membangun desa dan kota produktif. 

*Penulis adalah dosen FE UISU dan 

Kepala Pusat Kajian Pembangunan Desa dan Kebijakan Publik 

Lembaga Penelitian Universitas Islam Sumatera Utara, Medan.

Datanglah wahai maut,

Lepaskan aku dari nestapa

Penggalan puisi di atas adalah karya Amir Hamzah yang berjudul Buah Rindu. Puisi tersebut adalah karya terakhir Amir Hamzah sebelum akhirnya berkalang tanah di pucuk senjata Republik yang dibelanya. Orang mengenal Amir Hamzah sebagai penyair dari kalangan Pujangga Baru, namun tak semua orang mengenal bahwa Amir Hamzah adalah bagian dari kekejian Revolusi Sosial yang terjadi pada 1946-1948 di Sumatera Timur, khususnya di Kesultanan Langkat.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami persoalan integrasi. Kesultanan yang ada di Keresidenan Sumatera Timur tidak langsung menjadi bagian Republik Indonesia, sebab proklamasi yang dibacakan baru sampai enam bulan kemudian. Itu pun sikap para kesultanan yang ada di Sumatera Timur masih belum jelas.

Kesultanan Langkat adalah salah satu dari kesultanan yang ada di Sumatera Timur yang sikapnya dianggap belum jelas atau bahkan dianggap tidak mendukung kemerdekaan. Oleh sebab itu Kesultanan Langkat tersapu Revolusi Sosial yang meluluhlantakkan segala pondasi kekuasaan Kesultanan Langkat. Sultan Mahmud dan keluarganya menjadi korban keberingasan Revolusi Sosial. Bahkan, konon katanya, kedua putri Sultan Mahmud menjadi korban perkosaan di depan ayahnya. Pembunuhan, perusakan, dan pembantaian golongan bangsawan kesultanan mewarnai hari-hari di bulan Maret 1946.

Kemegahan Kesultanan Langkat

Dalam catatan historis, Kesultanan Langkat adalah kesultanan yang paling megah di antara kesultanan-kesultanan yang lain. Pemasukan Kesultanan Langkat tidak hanya didapat dari konsesi perkebunan, melainkan tambang minyak yang terdapat di Pangkalan Brandan. Pada paruh pertama abad ke-20 tambang minyak di Pangkalan Brandan adalah tambang minyak bumi terbesar kedua di dunia. Bisa dibayangkan dengan tambang itu sendiri saja sangat mampu untuk menghidupi seluruh kawula sultan.

Narasumber yang berhasil diwawancarai setidaknya selalu menyebutkan bahwa masyarakat Melayu di Kesultanan Langkat tak pernah merasakan kesusahan sejak Kesultanan Langkat bekerja sama dengan Belanda. Mereka bahkan menolak disebut sebagai jajahan Belanda. Hasil bumi yang dihasilkan pada masa kolonial juga dirasakan oleh seluruh masyarakat Melayu yang menjadi kawula Kesultanan Langkat. Pada periode kolonial orang Melayu tak perlu bekerja untuk menghidupi dirinya, sebab royalti dari kesultanan dengan Belanda sudah lebih dari cukup. Justru karena kemakmuran yang dirasakan tersebut, masyarakat lain menyebut orang Melayu sebagai “orang malas”. Padahal seyogyanya bukanlah seperti itu.

Kesultanan Langkat pada dasarnya adalah kesultanan yang lebih punya posisi tawar dibandingkan dengan kesultanan-kesultanan lain yang ada di Sumatera Timur. Menurut Jan Breman (1994) ketika pertama kali Belanda datang memamerkan kekuatan angkatan lautnya di Malaka, Langkat tidak langsung tunduk. Hal ini berbeda dengan wilayah Deli yang segera takluk karena memang kekuatannya lebih lemah dibandingkan dengan kesultanan-kesultanan lain di Sumatera Timur. Kesultanan Langkat masih memiliki hubungan dengan Kesultanan Aceh yang cukup kuat yang bisa menghalau Belanda jika terjadi kontak senjata. Akan tetapi ketika satu persatu kesultanan-kesultanan di Sumatera Timur akhirnya takluk pada Belanda, Kesultanan Langkat memiliki posisi yang sulit sebab secara geografis hal ini tidaklah menguntungkan. Pada pertengahan abad ke-19 Kesultanan Langkat takluk pada Belanda.

Dominasi kekuasaan Belanda atas Kesultanan Langkat berbeda dengan dominasi Kerajaan Aceh dalam segi kemakmuran. Pada masa Kolonial Belanda justru kemakmuran dapat dirasakan oleh segenap rakyat Kesultanan Langkat. Meskipun begitu hal yang patut dicermati adalah kemakmuran tersebut yang justru dianggap sebagai pemicu Revolusi Sosial pada 1946.

Antara Fitnah dan Revolusi

Meskipun pada 1946 terjadi peristiwa yang disebut sebagai revolusi, para korban dari revolusi itu sendiri menganggap bahwa yang sebenarnya terjadi adalah genosida. Berbagai kekejian yang tak berperikemanusiaan menghampiri para keluarga sultan beserta para pendukungnya. Mereka tidak menganggap hal itu sebagai revolusi kecuali hanya kekejian belaka.

Apabila dicermati secara mendalam, barangkali hal ini ada benarnya. Ungkapan Revolusi Sosial terlalu lembut dari kejadian sebenarnya. Di masa-masa awal proklamasi, para kesultanan di Sumatera Timur sebenarnya telah sepakat untuk bergabung pada Republik Indonesia yang baru merdeka. Menurut Tengkoe Mochtar Aziz, saudara muda Sultan Langkat, raja-raja dan Komite Nasional Pusat Sumatera Timur telah mengadakan pertemuan sebelum Revolusi Sosial tersebut. Tujuannya adalah pada Mei 1946 daerah Sumatera Timur sudah siap menjadi bagian dari Republik Indonesia yang dipimpin secara demokratis. Akan tetapi sebelum itu tercapai Revolusi Sosial telah merusaknya di bulan Maret 1946. Gambaran Revolusi Sosial sangat jauh dari makna yang terkandung dari frasa itu sendiri. Perubahan hal-hal mendasar secara cepat dibarengi dengan penghancuran moril dan materil yang sangat membekas. Kekejaman tersebut hanya dapat disetarakan dengan frasa genosida daripada revolusi.

Menurut informan yang memahami Revolusi Sosial tersebut menyebutkan bahwa peristiwa itu disebabkan fitnah yang berkembang sejak proklamasi dikumandangkan. Ada anggapan bahwa komunis menjadi dalang di balik itu semua. Namun, hal tersebut masih perlu dibuktikan sebab komunis dalam catatan sejarah di Sumatera Timur tidak hadir di masa Revolusi Sosial. Justru kalangan sosialis lah yang paling kuat. Hal ini bisa kita lihat dari golongan-golongan dan laskar-laskar yang terdapat pada masa awal kemerdekaan. Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia), Barisan Harimau Liar, serta kelompok lainnya yang teridentifikasi sebagai kalangan sosialis menjadi aktor dalam peristiwa Revolusi Sosial.

Meskipun persoalan komunis atau sosialis atau ideologi apapun yang menjadi dalam dari sebuah gejolak peristiwa sejarah, yang jelas persoalan fitnah lebih banyak berhembus kencang. Tengkoe Yasir dari keluarga Kesultanan Asahan menyebutkan bahwa fitnah yang berhembus adalah latar belakang utama terjadinya Revolusi Sosial. Tidak bisa dipastikan berasal dari mana fitnah tersebut. Ketika peristiwa terjadi orang-orang yang bergerak dikenali sebagian besar berasal dari kuli perkebunan. Artinya ada persoalan lain yang menyebabkan munculnya Revolusi Sosial yang berkaitan dengan persoalan tanah dan tenaga di Sumatera Timur. Dengan Revolusi Sosial maka turut merubah sistem dasar atas persoalan tanah dan kerja.

Sikap Kekinian

Sebagai sebuah peristiwa sejarah, Revolusi Sosial yang terdapat di Kesultanan Langkat khususnya, dan kesultanan-kesultanan lain pada umumnya di Sumatera Timur adalah peristiwa besar yang tak mungkin terlupakan begitu saja. Sebagai kajian akademik, persoalan Revolusi Sosial barangkali telah dikupas kulit demi kulit. Hanya saja sikap nyata dari berbagai pihak terkait masih belum jelas.

Dalam hal kepemilikan aset adalah contoh yang bisa dikaitkan sikap yang masih mendua pihak terkait dengan para pewaris. Lahan konsesi perkebunan antara pihak kesultanan dengan pihak kolonial tidak kembali pada masyarakat Melayu atau keluarga sultan, melainkan dikuasai oleh negara. Di Sumatera Timur masih muncul konflik atas kepemlikan lahan antara orang Melayu yang berhak atas tanah secara ulayat dengan berbagai pihak seperti masyarakat pendatang, bekal kuli perkebunan, hingga pihak korporat dan negara. Belum ada kejelasan atas aset tersebut kepada siapa yang lebih berhak atas kepemilikan lahan.

Sementara itu penggerusan struktur sosial telah diabaikan selama ini. Kekuasaan kesultanan tak lagi mendapat pengaruh apa-apa dalam komunitas masyarakat di Kesultanan Langkat kecuali hanya bagian heritage yang perlu dilestarikan. Maka syair yang dibuat oleh Amir Hamzah benarlah adanya, bahwa maut hanyalah sikap yang paling nyata untuk melepaskan diri dari nestapa.

Penulis adalah dosen FKIP UISU dan 

Kepala Pusat Studi Kajian Sejarah

Lembaga Penelitian Universitas Islam Sumatera Utara, Medan.